Aksi Damai, Ormas & LSM Majalengka tolak RUU HIP.

Editor: Redaksi author photo
(Jabarsatu.id), Majalengka - Aksi Damai Ormas dan LSM Kabupaten Majalengka yang terdiri dari MPC PEMUDA PANCASILA, DPC GRIB, DPW FPI,  FRONT SANTRI MAJALENGKA, GMBI,  AMS, SYARIKAT ISLAM,  PC SATRIA, BPAN LAI Kabupaten Majalengka, mendatangi gedung DPRD (Selasa, 02/07/2020).

Kedatangan Gabungan Ormas Kabupaten Majalengka, untuk menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Mereka mendesak pemerintah serta DPR untuk membatalkan rencana pengesahan RUU itu. Dalam hal ini mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari pihak TNI dan Polri, serta Satpol PP Kabupaten Majalengka.

Ketua DPW FPI Kabupaten Majalengka K. Muhammad Yusup Komarudin menyampaikan, bahwa sebagai anak bangsa wajib hukumnya mempertahankan NKRI dan Ideologi Pancasila yang mana dengan sababiyah Pancasila bisa menyatukan bangsa dari sabang sampai Merauke. Ketua DPW FPI Kabupaten Majalengka meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Majalengka untuk menolak keras Rancangan Undang - undang  Haluan Idegologi Pancasila (RUU HIP) katanya.

Ditempat yang sama Ketua DPC Pemuda Pancasila menyampaikan dalam orasinya menolak dengan tegas untuk RUU HIP ini karena bisa memecah belah bangsa dan salah satu point yang disampaikan dalam RUU HIP pasal - pasalnya bisa memacu lagi kebangkitan komunisme katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Majalengka,  menegaskan pihaknya sepakat untuk satu suara terkait penolakan RUU HIP yang kini menjadi perbincangan di masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Bapak Edy Anas Djunaedi mengatakan, kami anggota dewan hadir semua, jadi kami bersama menampung aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh teman – teman. Karena yang hadir disini mewakili masyarakat kabupaten Majalengka.

Ketua DPRD Kabupaten Majalengka menuturkan, Saya meminta untuk mengajukan surat tuntutan dari teman – teman untuk dijadikan bahan aspirasi. Dan kami mengantarkan surat tersebut ke DPR RI, karena yang memiliki merubah RUU HIP adalah kewenangan DPR RI. Kami juga meminta perwakilan masuk gedung DPRD, kita bicarakan didalam ujarnya.

Seluruh pimpinan LSM dan Ormas ikut menandatangani Surat Kesepakatan yang berisi "menolak dan mengusulkan untuk mencabut RUU HIP". (Andri)
Share:
Komentar

Berita Terkini