Bantuan Sosial Tunai Untuk Petani dan Nelayan Amburadul

Editor: Redaksi author photo

(Jabarsatu.id), Majalengka- Semrawutnya data penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST), untuk petani dan nelayan dari Kementrian Pertanian dan Kelautan Kabupaten Majalengka di keluhkan banyak kepala desa. Karena tidak meratanya bantuan dan juga ketidaksesuaian data yang di ajukan dengan data penerima.

Padahal menurut pengakuan seorang kepala desa (nama minta di rahasiakan) dirinya diminta untuk mengajukan penerima semaksimal mungkin, namun realisasi nya sangat jauh dari ekspektasi yang di harapkan.

“Saya padahal sudah mengajukan data penerima maksimal pak, sesuai dengan intruksi penyuluh, tapi ko bisa jauh banget dengan data pengajuan saya, bahkan tidak sampai 100 orang, sedangkan desa tetangga saya malah bisa mencapai 700 lebih“, keluh nya.

Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media jabarsatu.id mendatangi kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka pada rabu, (22/7/2020).

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Ir Iman Firmansyah M.M menjelaskan kepada awak media jabarsatu.id bahwa "penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk kabupaten majalengka termasuk yang paling banyak se wilayah III, menurutnya kuota penerima manfaat untuk buruh tani dari kementrian pertanian dan perikanan untuk Kabupaten Majalengka sebanyak 56 milyar 268 juta.

“Yang jadi kebanggaan saya, saya sudah mampu membawa uang dalam waktu yang singkat, di Jawa Barat hanya 11 kabupaten yang mendapatkan, wilayah III hanya Cirebon dan Indramayu yang dapat, Majalengka paling besar, lain tidak dapat. Cirebon saja hanya 3000, kita total nya 29.949 kalo di gabung dengan kementrian kelautan 31.260 orang kali 1.800.000, 56 milyar 268 juta, itu uang masuk ke Majalengka", jelas Kadis.

Masih menurut Iman, bahwa dirinya menyerahkan semuanya ke desa, karena desa yang punya data, karena data dari Kemensos, dan pihak Dinas Pertanian hanya sifatnya monitoring.

“Saya menyerahkan ke pihak desa, karena data dari Kemensos, mangga, kami sifatnya hanya monitoring“, tambahnya.

Polemik yang terjadi akibat data yang turun ternyata dari kemensos membuat Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka menjadi dilematis, menurut Kadis Iman, pengajuan melalui data KUSUKA dan kartu tani tapi data yang datang untuk penerima manfaat bantuan sosial tunai tersebut dari data Kemensos sehingga timbul lah ketidaksesuaian data yang di ajukan dengan data penerima.

“Petugas saya sampai 3 malam tidak tidur, contoh Kecamatan Sindangwangi, itu DANOM hanya muncul 3 desa, kan pusing membagi nya", ungkap Iman.

“Bantuan apapun dari pemerintah pusat, provinsi ataupun dari kementrian selama tidak ada validasi yang benar, apa yang salah, BPS  data tahun 2014, kalo ini tidak di perbarui dengan benar ke depannya tetap akan jadi masalah, dan kami-kami yang dibawah jadi korban”, pungkas Kadis Iman.
(Asep s/Enceng k)
Share:
Komentar

Berita Terkini