Media Mainstream, Mampu Menggiring dan Membentuk Opini Publik.

Editor: Redaksi author photo

(jabarsatu.id), Majalengka - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) H. Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, jika peran dan fungsi media massa atau media mainstream seperti cetak, elektronik, online dan radio sangat luar biasa. 

Selain mampu memberikan informasi dengan jangkuan yang sangat luas dan jumlah yang banyak, ternyata media pun mampu membangun dan menggiring opini publik. 

Hal itu ditegaskan orang nomor dua di Pemerintahaan Provinsi Jawa Barat, saat bersilaturrahmi ke sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Majalengka, melalui siaran pers yang diterima wartawan (Minggu, 5/7/2020) ini. 

Turut mendampingi Wagub Jabar yakni Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Pepep Saeful Hidayat dan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Fajar Shidiq.

Pada pertemuan tersebut langsung diterima Ketua PWI Kabupaten Majalengka Jejep Falahul Alam, Sekretaris PWI Asep Trisno serta anggota maupun badan otonom (banom) PWI setempat. 

Masih dikatakan Kang Uu nama sapaanya, wartawan itu ratu dunia. Pengakuan itu seperti terungkap dalam lagu qosidah. Dimana insan pers itu mampu mengarahkan dan memberikan informasi kepada masyarakat baik sifatnya positif maupun negatif. Di antaranya harus mampu memberikan edukasi terhadap para netizen dalam menggunakan media sosial (medsos).


"Kalau dalam lirik lagu itu, wartawan itu bisa memuji atau mencaci. Jadi, aktivitas dunia ini salah satunya tergantung bagaimana informasi yang diberikan pers kepada khalayak", ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. 

Maka dari itu, pihaknya yang saat ini diberikan amanah duduk di pemerintahaan meminta kepada para jurnalis untuk memberikan informasi yang edukatif, hiburan, persatuan dan kesatuan serta bukan berita bohong (hoax). Karena penyajian berita tanpa data dan fakta (hoax), itu berdampak luar biasa terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat. 

"Kita juga (pemerintah) tidak alergi kritik dan itu sudah menjadi fungsi media sebagai kontrol sosial. Namun kalau ada kekurangan atau kritik terhadap pemerintah, itu bisa disampaikan dengan cara-cara baik sesuai peraturan hukum yang berlaku," ujar pria kelahiran 10 Mei 1969 ini. 

Media pun sambung Uu, selain harus memberikan kritik sosial, harus juga memberikan informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Atau berkaitan dengan human interest (tentang kemanusian) yang terjadi di tengah masyarakat. Kabar itu penting dilakukan, mengingat keterbatasan pemerintah dalam menggali secara luas informasi yang terjadi di lapangan. 

"Contohnya kemarin, saya dapat informasi di media warga miskin di Sukabumi yang terlantar. Lalu, di Cianjur jalan rusak. Saya langsung terjun ke lapangan. Itulah salah satu fungsi media yang memberikan manfaat bagi publik," kata suami Lina Marlina ini. 

Ketua PWI Kabupaten Majalengka Jejep Falahul Alam mengatakan, bahwa wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, peraturan dewan pers dan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 

"Bahkan untuk mengingat tugas tersebut, kami dari PWI Majalengka membuat baliho besar di sekre PWI, terkait 11 poin kode etik jurnalistik. Ini untuk menghindari praktik berita bohong, mengadu domba, pentingnya hak jawab dan koreksi, cover both side, dll," kata alumni IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini. 

Jejep mengaku berterima kasih atas saran dan masukannya dari Wakil Gubernur Jabar untuk mengingatkan wartawan agar tidak melenceng dari tugas dan fungsinya. 

"Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Wagub, Pak DPRD Jabar, Pak DPRD Majalengka ditengah kesibukanya dapat bersilaturahmi dengan para jurnalis asal Majalengka di sekre PWI," ujarnya. 

Sebelum tiba di PWI, Wagub Jabar melakukan kunjungan kerja dengan masyarakat Desa Puteri Dalam Kecamatan Jatitujuh. Kemudian, di JAF Kecamatan Jatiwangi dan melalukan pertemuan dengan para pengurus Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Majalengka. (Andri)
Share:
Komentar

Berita Terkini