Gugatan dari Sembilan Perangkat Desa Gebang Kulon Di Kabulkan oleh PTUN Bandung

Editor: Redaksi author photo

(Jabarsatu.id), Kabupaten Cirebon - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, mengabulkan Gugatan yang dilayangkan sembilan Perangkat Desa Gebang Kulon terkait sengketa alih tugas oleh Kuwu Gebang Kulon.

Dalam amar putusan tersebut terdapat lima point yaitu, 

Pertama, Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 

Kedua, Menyatakan Batal Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor 141.1/Kep.006.Sekret/2020 tanggal 3 Febuari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang beserta lampirannya sepanjang atas nama Para Penggugat. 

Ketiga, Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor 141.1/Kep.006.Sekret/2020 tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang beserta lampirannya sepanjang atas nama Para Penggugat. 

Keempat, Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang merehabilitasi harkat dan martabat Para Penggugat dalam jabatan semula sebelum diterbitkannya surat keputusan objek sengketa. Kelima, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.646.000.

Menurut Kuasa Hukum Para Perangkat Desa Gebang Kulon Mohammad Alwan Husein, SH., MH., dari Kantor Law Office ADV. Qorib, SH., MH., Cil. & Rekan mengatakan, dari awal pihaknya melihat kasus tersebut cacat prosedur dan substansi, lalu menyampaikan gugatan ini untuk diperiksa dan diputuskan majelis hakim PTUN Bandung.

"Ini terbukti, dari putusan tersebut, Eksepsi Tergugat (Kuwu Gebang Kulon) tidak diterima untuk seluruhnya," ungkapnya, Kamis malam, (27/08/2020).

Pihaknya juga meminta putusan penundaan kepada majelis tersebut oleh karena para perangkat desa masih bisa difungsikan secara maksimal. Menurutnya, belum ada kepentingan yang mendesak jabatan perangkat desa dikosongkan dengan kondisi tidak ada pelayanan yang macet.

"Pak Kuwu Andi belum perlu mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh perangkat desa. Karang taruna masih ada, MUI masih jalan, RT RW masih bekerjasama. Tidak ada kegentingan yang memaksa agar perangkat desa dialihkan, jelas ini alasannya mengada ada," tegasnya.

Sebagai pihak kuasa hukum Para Penggugat (Sembilan Perangkat Desa Gebang Kulon) meminta kepada Kuwu Gebang Kulon untuk menjalankan amar putusan PTUN Bandung dengan baik. (Fathan Zhafar)
Share:
Komentar

Berita Terkini