Pemprov Jabar Tandatangani Perjanjian Pinjaman Daerah Tahun 2020 Sebesar 1,812 Triliun Rupiah

Editor: Redaksi author photo
BANDUNG, - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani Perjanjian Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemprov Jabar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melalui videoconference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (24/09).

Penerimaan pembiayaan lewat Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah ini bertujuan untuk mendorong pembangunan perekonomian, khususnya terkait belanja modal pemerintah, yang ikut terdampak pandemi global COVID-19.

Dana pinjaman senilai Rp.1,812 triliun tersebut akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang bersifat pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prioritas penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, dan memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Ridwan Kamil mengatakan, pinjaman daerah ini sekaligus mengembalikan biaya program-program strategis yang terkena refocusing akibat pandemi COVID-19, baik program di provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar.

“Ini adalah inovasi pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat melalui pinjaman daerah yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mengembalikan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jabar,” kata Gubernur.

Pihaknya berharap pinjaman daerah ini bisa dimaksimalkan di tahun 2020 sisa waktu 3 bulan lagi dengan cara-cara yang bermanfaat.

Selain itu, Gubernur menjelaskan bahwa pinjaman daerah bisa meningkatkan belanja pemerintah di tengah lesunya ekspor dan daya beli masyarakat.

“Pinjaman daerah ini juga berguna dalam memulihkan kembali belanja pemerintah. Mudah-mudahan belanja pemerintah menjadi satu-satunya api yang bisa menjaga nyalanya ekonomi di Jabar,” harapnya.

Adapun rinciannya, Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemda Provinsi Jabar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai Rp.1,812 triliun akan digunakan untuk membiayai tujuh jenis kegiatan infrastruktur, yaitu: 
(1) Infrastruktur jalan dengan nilai Rp463,558 miliar,
(2) Infrastruktur pengairan Rp27,96 miliar, 
(3) Infrastruktur perumahan Rp200,55 miliar,
(4) Infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp63,692 miliar, 
(5) Infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp25,598 miliar,
(6) Infrastruktur sosial pariwisata Rp15 miliar, dan 
(7) Infrastruktur sosial kesehatan Rp1,016 triliun. 

Gubernur menegaskan bahwa pihaknya akan memantau pengerjaan proyek di lapangan sehingga pinjaman daerah ini betul-betul dirasakan oleh warga Jabar dengan menghadirkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

“Maka dari itu, saya titip di-monitoring oleh Kepala Bappeda dan Sekda, agar pinjaman daerah pemulihan ekonomi ini bermanfaat untuk warga Jabar yang terjun langsung dalam proyek infrastruktur pengerjaan di lapangan,” ucapnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Mochamad Ardian Noervianto memuji kebijakan Gubernur Jabar yang meneruskan pinjaman daerah kepada kabupaten/kota.

"Pinjaman daerah itu biasanya hanya untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri, tapi berbeda dengan di Jabar, Pak Gubernur dengan kebijakannya, meneruskan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota", ungkapnya.

Ia berharap kebijakan ini bisa dioptimalkan dalam pengembangan dan kebaikan ekonomi di Provinsi Jabar beserta kabupaten/kota di Jabar. (KF-28)
Share:
Komentar

Berita Terkini