Pemerintah Pastikan Keamanan dan Kehalalan Vaksin Covid-19

Editor: Redaksi author photo
JAKARTA - Saat ini Pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi secara intens dengan sejumlah produsen vaksin COVID-19 di 3 negara yakni Tiongkok, London dan Swiss.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Achmad Yurianto mengatakan, "saat ini tim gabungan dari K/L terkait, telah dikirim ke tiga negara tersebut. Ini disampaikan dalam temu media. Update Persiapan vaksin COVID-19 di Indonesia, yang digelar secara daring dan luring di Kementerian Kesehatan, Jakarta (Senin, 19/10/20). 

Yuri mengatakan, “Kemenkes bersama KemenBUMN, Kemenko Marinvest, Kemenag, BPOM, MUI, dan Biofarma bertemu beberapa produsen yang sudah selesai melakukan uji klinis fase 3 dan telah digunakan di negaranya. Tujuannya untuk mencari keamanan dan kehalalan bagi penduduk Indonesia".

Kini tercatat ada 39 kandidat vaksin di seluruh dunia dengan perkembangan pengujian yang berbeda. ada yang telah masuk uji klinis fase 1 maupun 2, ada yang masih ditahap uji coba di laboratorium, kemudian ada yang selesai uji klinis fase 3. Dari kondisi tersebut, tentunya yang menjadi kandidat kuat untuk saat ini adalah yang telah menyelesaian uji klinis fase 3 sehingga terjamin keamanannya. 

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi dan menjajaki kerjasama dengan 4 produsen vaksin yakni Sinopharm dan CanSino dari Tiongkok, 
AstraZeneca dari Inggris dan Sinovac. Keempat produsen tersebut, telah memberikan komitmen untuk mengirimkan vaksin Covid-19 bagi Indonesia.

Untuk AstraZeneca, dari hasil kunjungan Indonesia ke Inggis dan Swiss. Berkomitmen mereka sanggup memberikan sebanyak 100 juta dosis vaksin, yang rencananya akan mulai diberikan secara bertahap terhitung mulai Maret 2021.

Sinopharm berkomitmen untuk memberikan 15 juta dosis vaksin kepada Indonesia pada Desember 2020. Dengan pemberian dua kali vaksinasi, maka jumlah tersebut bisa diberikan untuk 7,5 juta orang. Di samping Tiongkok, Vaksin dari Sinopharm saat ini telah menyelesaikan uji klinis fase 3 termasuk di Tiongkok, Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki.

Otoritas Tiongkok dan UEA, telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin tersebut. Menyusul perizinan yang telah dikeluarkan, pemerintah Indonesia berupaya meminta data sharing untuk selanjutnya dipelajari oleh BPOM bersama MUI dan Kemenag.  

Untuk Sinovac, berkomitmen untuk memberikan 3 juta vaksin siap pakai yang akan dikirim secara bertahap. 1,5 juta pada bulan November dan 1,5 juta pada Desember mendatang. Dengan pemberian dual use, apabila satu orang diberikan 2 kali suntikan maka jumlah tersebut dapat digunakan untuk 1,5 juta orang.

Pada 2021, Sinovac berkomitmen untuk mengirimkan secara bertahap bahan baku pembuatan vaksin. Sinovac, akan memberikan kesempatan bagi Biofarma untuk memproduksi vaksin di Indonesia,” ucapnya. 

Kandidat terakhir, vaksin dari Tiongkok yang dijajaki oleh Indonesia adalan CanSino. Vaksin tersebut, telah diuji di negara Arab Saudi dan Kanada. Untuk menjamin keamanan produk, Emergency Use Authorization (EUA) telah dikelurkan oleh otoritas setempat. Mereka sanggup memberikan 100 ribu dosis, dengan diberikan single dose makan bisa diberikan untuk 100 ribu orang,” terang Yuri. 

Merujuk komitmen dari ketiga produsen tersebut, Pemerintah mencatat sebanyak 9,1 juta vaksin akan tersedia hingga akhir 2020. Adapun kepastian mengenai waktu ketersediannya, bergantung pada Emergency Use Authorization yang dikeluarkan oleh BPOM serta rekomendasi kehalalan dari MUI dan Kemenag. 

“Semuanya direncanakan selesai akhir Oktober, diharapkan awal November dapat kepastian terminologi manfaat dan akibat dari BPOM serta keamanan dari aspek kehalalan dari Kemenag dan MUI,” tutur Yuri.

Wakil Direktur LPPOM MUI Muti Arintawati mengatakan, "sejak awal, MUI telah dilibatkan dalam persiapan penggunaan vaksin Covid-19 di Indonesia. Termasuk Vaksin Merah Putih, Ia menilai langkah tersebut merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan sejak awal bahwa vaksin Covid-19 terjamin kehalalannya".

Setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan menentukan suatu produk dinyatakan halal. Pertama ketelusuran (traceability), untuk mengetahui apakah produk tersebut menggunakan bahan-bahan yang halal dan diproduksi dengan fasilitas yang terbebas dari kontaminasi yang menyebabkan produk menjadi tidak halal. 

Kedua, harus memiliki sistem jaminan halal yakni perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk menggunakan bahan, proses, fasilitas, dan prosedur yang memastikan bahwa produk yang di produksi terjamin kehalalannya.

Kemudian yang ketiga, otentikasi yang dibuktikan dengan uji laboratorium untuk tidak ada kontaminasi maupun kepalsuan, sehingga dapat dibuktikan kehalalannya.  

Terkait proses sertifikasi halal vaksin Covid-19, Muti menyebutkan "saat ini LPPOM, masih menunggu hasil identifikasi tim yang berada di Tiongkok. Untuk selanjutnya, menjadi pertimbangan apakah terbukti halal atau tidak".

“Kami masih menunggu tim yang saat ini berada di Tiongkok, setelah hasilnya diperoleh kemudian bisa dinilai apakah memang semua persyaratan bisa dipenuhi oleh industri vaksin tersebut,” pungkasnya. (YU-54)
Share:
Komentar

Berita Terkini