Rapim BPD, Bupati Kuningan Minta Bangun Kekuatan dalam Pembangunan Desa

Editor: Redaksi author photo
KUNINGAN - Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kuningan melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) Daerah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tema “Mempertegas Posisi BPD, Menuju Good Governance Desa” 

Hal tersebut digelar dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun Rapim BPD secara resmi dibuka oleh Bupati Kuningan Acep Purnama, di Hotel Purnama Mulia, Sabtu, (19/12/2020).

Dalam sambutanya Bupati Kuningan menyampaikan, Anggota BPD merupakan salah satu pilar kokohnya penyelenggara ekonomi daerah. Fungsi politik anggota BPD sebagai ranah aspirasi dan penguasa terhadap pemdes sangatlah penting dalam menentukan kemajuan suatu desa.
"Tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai posisi yang sangat strategis. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi BPD, yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,", ungkap Bupati Kuningan.

Menurutnya tanpa adanya BPD, rancangan peraturan desa tidak dapat ditetapkan. Hal ini sesuai dengan 3 pilar BPD, yaitu Pengawal Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat Desa, Penjaga Kewibawaan Pelaksanaan Pemerintahan Desa, dan Pelopor Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Sementara itu Ketua Pelaksana Rapimda Yayat Supriatna, berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memberikan tempat sekretariat dan kenaikan tunjangan BPD dari 5% selama 5 tahun ke belakang, menjadi minimal 20%.

"Untuk kepengurusan yang akan datang mohon dengan hormat agar Bapak bisa menambahkan anggaran, agar bisa membuka Rapimda dan akan mendorong pemilihan kepengurusan selajutnya sampai ke tahap pelantikan." Ujarnya.

Sedangkan menurut Ketua Pengurus PABPDSI Provinsi Jawa Barat, Feri Radiansyah mengatakan, berdasarkan hasil musyawarah nasional, BPD berubah dari Badan Permusyawaratan Desa menjadi Badan Perwakilan Desa. Ia juga menuturkan bahwa BPD se-Indonesia ingin kembali pada proses perwakilan karena memiliki hak legislasi dan intervasi.
“saya berpesan, ke depannya Rapimda harus melahirkan kompetensi agar bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah karena dalam waktu dekat ini mungkin saja Desa akan menjadi bagian otoritas full bagi Pemerintah Pusat.” jelasnya.

Melalui pertemuan ini Bupati Kuningan mengajak anggota BPD untuk bersama-sama membangun kekuatan paradigma dalam bentuk pembangunan desa yang sepenuhnya didasarkan atas kesamaan pemahaman terhadap otonomi asli desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kabid Pemdes Provinsi Jawa Barat, Ketua DPD PABPDSI Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan, Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan, Panitia Penyelenggara Rapat Pimpinan Daerah BPD Kabupaten Kuningan, Ketua DPC APDESI Kabupaten Kuningan dan Para Pimpinan BPD Kecamatan. (KF-23)
Share:
Komentar

Berita Terkini