Razman Sebut Bukti di PTUN Bandung Naik Status Penyidikan Polda Jateng

Editor: Redaksi author photo
BANDUNG - Memasuki awal tahun 2021 Sidang lanjutan dugaan rekayasa buku nikah milik Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon, Fifi Sofiah, kembali digelar di PTUN Bandung, Rabu, (7/1/21).

Kuasa Hukum Pengugat, Razman Arif Nasution mengatakan Sidang lanjutan kali ini mengagendakan bukti surat para pihak yang dihadiri pengugat yakni, tergugat dan tergugat intevensi 2. 

"Jalannya sidang yang sudah berlangsung 3 bulan ini, lebih mempersiapakan rencana sidang di tempat yakni di KUA Mundu Kabupaten Cirebon yang rencananya akan di lakukan tanggal 21 Januari 2021," kata Razman.

Pihaknya sangat setuju sidang lanjutan dilakukan di KUA Mundu, karena ada saksi yang sudah lanjut usia tidak bisa datang ke PTUN Bandung.

"Kami sangat setuju sidang ditempat, biar nanti terbuka semua kebenarannya, karena ada saksi yang sudah lanjut usia tidak mungkin bisa datang ke Bandung, saksi tersebut nantinya dapat menjelaskan apakah benar ada pernikahan yang sah secara negara atau hanya nikah siri," ungkapnya.

Razman melanjutkan saat jalannya persidangan, hakim sempat bertanya terkait ada 3 buku nikah yang menjadi  alat bukti.

"Hakim bertanya ini kok ada 3 buku nikah, kami jawab, 1.)Buku nikah yang katanya asli, 2.)Buku nikah duplikat, dan 3.)Buku nikah Cilacap. kami juga tidak mengerti yang mana yang asli, makanya kami serahkan semua sebagai bukti," tegas Razman.

Masih kata Razman, saat menjawab pertanyaan hakim, pihaknya juga menjelaskan dari bukti yang diajukan ke PTUN Bandung, salah satunya yang di laporkan dan sedang ditangani oleh Polda Jateng. 

"Saat ini statusnya, Polda Jateng resmi mengeluarkan surat perintah penyidikan terhadap Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon, Fifi Sofiah atas kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan Akta authentik," ujar Razman.

Razman memastikan, peningkatan status hukum dari penyelidikan menjadi penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan Akta authentik, sebagai mana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP, guna menindak lanjuti laporan polisi Nomor. Lp/B/283/VIII/2019/Jateng/Ditreskrimum/tanggal 5 Agustus 2019.

"Atas dasar tersebut Polda Jateng mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor : Sp, Sidik/129.a/XIII/2020/Reskrimum. Tanggal 30 Desember 2020, tinggal tunggu saja statusnya di naikan menjadi tersangka," pungkasnya. (KF-28)
Share:
Komentar

Berita Terkini